Hukum Menata Ruang: Sebuah Tinjauan Sosio-Yuridis atas Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Purnawan Dwikora Negara

Abstract


Membicarakan ruang dalam perspektif sosio-yuridis adalah sangat menarik karena dari ruang itulah kita dapat membaca gambaran hukum yang sebenarnya atas ruang, atas perilaku masyarakat dan pengambil kebijakan atas ruang tersebut, atau bahkan atas teks aturan yang mengaturnya. Gambaran hukum itu juga untuk menjawab lebih dalam atas pertanyaan: apa peran hukum formal dalam perkembangan dan pengembangan ruang urban di Indonesia? Lalu, apa hubungannya dengan Malang? Artikel ini hendak berpendapat bahwa bekerjanya hukum atas ruang di Indonesia dapat dibaca dari pernak-pernik eksploitasi atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terjadi di Kota Malang.

Kata kunci: ruang publik, kawasan urban, perspektif sosio-yuridis

Discussing space in socio-juridical perspective is very interesting because it can help us to assess juridical system toward space, human behavior, public policy, or even regulating text. Such face of law addresses deeper questions on: what is the role of formalistic law on the development and growth of urban space in Indonesia? How does it connect to Malang? The article argues that we can understand law enforcement on space in Indonesia through a series of critical readings into the exploitation of Public Green Space in Malang.

Keywords: public space, urban, socio-juridical perspective

Full Text:

PDF

References


Assiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau UUD RI Tahun 1945. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barry, David. 1995. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Black, Henry Campbell. 1990. Black's Law Dictionary. Saint Paul, Minesota: West Publishing Co.

Heroepoetri, Arimbi dan Mas Achmad Santosa. 1993. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: WALHI & Friends of the Earth Indonesia.

Heroepoetri, Arimbi. 1994. "Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan," Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, 1(1).

Negara, Purnawan D. 1998 "Peran Serta Masyarakat, Peluang dan Kendala Penegakannya dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup," Jurnal Ilmiah Widyagama, 6(2).

Negara, Purnawan D. 2003. "Fenomena Agresivitas Masa, Pengaruh Gejala Anti Ruang?" Makalah disampaikan dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Walhi Jatim, Malang, 5 Juni.

Nurjaya, I Nyoman. 2009. "Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan: Implikasinya bagi Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Reformasi Kebijakan Pengelolaan SDA untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Harkat, dan Martabat Bangsa, diselenggarakan oleh FH-Unibraw dengan Masyarakat Hutan Rakyat Indonesia, Malang, 19 Februari.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin. Jogjakarta: Genta Publishing.

Safitri, Mryna. 2013. "Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam Sosio-Legal terhadap Hutan, Hukum, dan Masyarakat," dalam Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dalam Praktek Kehutanan Indonesia, diedit oleh Hariadi Kartodihardjo. Jogjakarta: FORCI.

Stones, Christopher D. 2010. Should Threes Have Standing: Law, Morality, and The Environment (edisi ketiga). New York: Oxford University Press

Sudiyat, Iman. 1998. "Perkembangan Beberapa bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern", dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, diedit oleh M. Syamsudin. Jogjakarta: FH-UII.

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Unger, Roberto Mangabeira. 1976. Law in Modern Society: Toward Criticism Social Theory. New York: The Free Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.