ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Hastangka hastangka

Abstract


Kajian ini membahas tentang kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus perhatian dari kebijakan pariwisata yang hendak dianalisis meletakkan pada konsistensi dan komitmen, serta filsafat tersembunyi dari kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good gvernance) dan daya saing pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Secara khusus, kajian ini akan melihat kebijakan pariwisata dalam perspektif Pancasila. Metode kajian ini merupakan metode kualitatif. Data kajian ini diperoleh dari dokumen, laporan kinerja Dinas Pariwisata, peraturan perundang-undangan, data statistik pariwisata di Yogyakarta, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan hasil penelitian terkait dengan topik pembahasan. Analisis data menggunakan interpretasi, heuristik, dan analisis kebijakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pariwisata DIY menunjukkan konsistensi, komitmen, dan aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima yaitu mendorong kesejahteraan masyarakat.


Full Text:

PDF

References


Arliman S, Laurensius. 2018. “Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), pp. 273-294.

Dinas Pariwisata DIY. 2016. Executive Summary Penyusunan Rencana Induk dan

Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan DIY dan Sekitarnya, Yogyakarta: PT. Kertagana. Hal.5.

Dinas Pariwisata DIY.2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. 2017. Statistik Kepariwisataan DIY. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. Executive Summary, Pembelanjaan Wisatawan. Yogyakarta: CV. Saka Konsultan.

Hasibuan,Frida. H. 2005. Optimalisasi Pelayanan Pariwisata Propinsi Di Yogyakarta Saat Weekend-Weekdays Berdasarkan Segmentasi Wisatawan Nusantara. Tugas Akhir. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

Nielsen.2016. 2016 Industry Report.World Tourism Forum and The Neilsen Company.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata.

Sulistya, Albertus.B.2016. Trend Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2014. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Simanjutak, B.A., Tanjung.F., Nasution, R. 2017. Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia. Jakarta: Obor.

UNWTO. 2018. UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. Sumber: https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876, akses, 20 Januari 2019, 11:50.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wiratama,Adhi.C. 2017. “Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung”, Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017. Pp.1-10.

Internet:

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_290818.aspx, diakses 30 Januari 2019, 20:57.

https://tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar-pembangunan-kepariwisataan-indonesia/, diakses 30 Januari 2019, 21:00.

http://www.worldtourismforum.net/reports/, diakses 30 Januari 2019, 21:16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.